Tolong Berhenti Menganggap Orang Miskin Gampang Dikibulin Bansos

Setiap kali hajatan pemilu selesai, ada satu rutinitas menyebalkan yang selalu berulang. Orang-orang kelas menengah yang dompetnya lumayan tebal dan jempolnya lincah di media sosial mulai ngomel berjemaah. Mereka bikin status panjang lebar mengeluhkan betapa dungunya rakyat kecil karena sangat mudah ditipu pakai bansos. Katanya masa depan bangsa ini hancur gara-gara suara pemilih bisa ditukar dengan sepuluh kilogram beras dan sebotol minyak goreng murahan. Sungguh sebuah analisis tingkat dewa yang arogan, sok tahu, dan sayangnya salah besar.

Coba kita luruskan sedikit cara berpikir yang telanjur bengkok ini. Kamu pikir mereka yang antre berpanas-panasan demi beras gratis itu sekumpulan kelinci percobaan yang gampang dihipnotis? Sama sekali tidak. Mereka justru jauh lebih rasional dari kita yang sering debat politik sampai urat leher putus di kedai kopi.

Bukan Dungu, Cuma Pragmatis Tingkat Dewa

Mari kita bedah sedikit fakta lapangan yang jarang dibahas orang-orang pintar di televisi. Publik selalu mengira ada garis lurus antara menerima bansos dan mencoblos kandidat tertentu. Padahal realitasnya tidak sehitam putih itu. Kalau kamu mau sedikit repot mengecek riset dan data perilaku pemilih, efek bansos terhadap peningkatan suara itu ternyata lebih banyak menyasar swing voters dan tidak selalu berkorelasi langsung dengan kemenangan mutlak. 

Rakyat kecil itu punya ilmu pragmatisme yang sudah teruji oleh kerasnya kehidupan. Mereka sadar betul bahwa bantuan sosial jelang pemilu itu bukan sedekah tulus dari hati nurani pejabat. Itu cuma transaksi musiman. Apalagi ketika pertumbuhan ekonomi sebenarnya lagi lumayan solid di angka lima persenan dan inflasi justru sedang rendah-rendahnya di bawah tiga persen. Tiba-tiba ada banjir bansos ad-hoc tanpa status kegentingan darurat yang masuk akal. Rakyat di bawah tahu itu akal-akalan politik. Jadi ketika ada pembagian beras dadakan, mereka ambil saja. Rezeki nomplok kata mereka.

Soal di bilik suara nanti mau pilih siapa, itu urusan beda lagi. Fakta dari berbagai survei pasca-pemilu bahkan sering kali menunjukkan bahwa kantong-kantong pemilih kandidat tertentu justru banyak yang tidak berstatus sebagai penerima bansos. Mereka ambil sembakonya tapi tangannya tetap mencoblos sesuai seleranya sendiri. Mereka tidak ditipu. Mereka sekadar memanfaatkan sistem yang sejak awal memang sudah berniat memeras keringat mereka.

Sandera Administratif Bernama Data Kemiskinan

Sekarang kita tarik masalah ini sedikit lebih jauh ke atas. Masalah utamanya sebenarnya bukan pada sekantong beras yang ditukar dengan suara. Ada kenyataan pahit yang bikin dadaku agak sesak kalau kita mau sedikit saja berempati.

Banyak warga miskin menerima bansos bukan karena mereka cinta mati pada kandidatnya, melainkan karena mereka ketakutan setengah mati. Di tingkat paling bawah seperti desa atau kelurahan, sering terjadi praktik busuk yang namanya politisasi data. Coba bayangkan kamu hidup dengan penghasilan tidak menentu, anak butuh bayar sekolah, dan asap dapur sangat mengandalkan subsidi. Lalu tiba-tiba ada aparat desa atau verifikator yang membisikkan ancaman halus. Kalau kamu tidak ikut arahan pilihan politik tertentu, namamu bakal dinonaktifkan dan dicoret dari kepesertaan bansos.

Ini bukan lagi soal rakyat yang ditipu oleh manisnya janji kampanye. Ini adalah penyanderaan nasib.

Aku sering merasa pedih melihat bagaimana kemiskinan dipelihara dan dirawat sedemikian rupa hanya untuk dijadikan komoditas politik lima tahunan. Antrean panjang pembagian sembako itu sering kali bukan barisan orang-orang bodoh yang gampang dibeli. Itu adalah barisan manusia yang hak-hak dasarnya sedang disandera oleh sistem birokrasi. Mereka tahu betul sedang dimanfaatkan. Namun asam lambung yang naik karena perut kosong jelas tidak pernah peduli pada diskusi elitis soal integritas demokrasi.

Kelas Menengah Mengomel, Elit Tertawa Sambil Cuci Tangan

Pola kotor ini terus saja berulang karena memang sangat menguntungkan buat para elit politik. Mereka sukses menciptakan sebuah ekosistem kejahatan yang rapi dari hulu ke hilir. Di tingkat atas para petinggi mengutak-atik anggaran perlindungan sosial secara legal tepat saat kalender politik dimulai. Di tingkat bawah aparatur desa disulap jadi tukang pukul administratif untuk menekan warga miskin yang mau tidak mau harus tunduk.

Lalu di mana posisi kita? Ya, kita yang selalu merasa paling terdidik ini cuma sibuk menyalahkan korban. Kita menertawakan rakyat kecil yang berebut sembako. Kita menuduh mereka sebagai biang kerok hancurnya kualitas pemimpin negara ini. Kita merasa paling suci hanya karena dompet kita mampu membeli beras premium di swalayan tanpa perlu menunggu belas kasihan pemerintah.

Padahal kalau dipikir-pikir lagi, justru kita yang paling gampang ditipu. Kita ditipu oleh perasaan superioritas kita sendiri. Kita asyik memaki orang miskin di kolom komentar media sosial, sementara politisi yang memanipulasi data dan anggaran sedang santai menikmati kopi mahal di ruangan dingin ber-AC. Pada akhirnya rakyat kecil dapat beras sepuluh kilo buat bertahan hidup seminggu, elit politik dapat kekuasaan lima tahun, dan kita cuma dapat darah tinggi.